Page 422 - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
P. 422

Kajian Dalam Bidang Ilmu Perpustakaan dan Informasi: Filosofi, Teori, dan Praktik

            2005) untuk tujuan pembangunan pertanian dan pedesaan. Di sebagian besar
            negara berkembang, penyuluh pertanian harus memiliki hubungan yang
            erat dengan peneliti (Kaimowitz, 1990). Kegiatan penyuluhan pertanian
            di  Indonesia  dilakukan  oleh  Kementerian  Pertanian  Indonesia  (KPI).
            KPI memiliki beberapa satker di provinsi yang disebut “Dinas Pertanian
            (DP)”. Tugas DP adalah membantu gubernur di pemerintah daerah untuk
            pengembangan  tanaman  pangan, hortikultura,  kehutanan, peternakan,
            perikanan dan layanan penyuluhan. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya,
            DP  berfungsi  sebagai  perumus  kebijakan  teknis  di  bidang  pertanian,
            layanan publik pertanian, pengembangan dan implementasi tugas teknis
            di  bidang  pertanian,  dan  pelaksanaan  tugas-tugas  lain  yang  diberikan
            oleh gubernur. Guna memperlancar tugas-tugas tersebut di pedesaan, DP
            dibantu oleh para penyuluh pertanian. Penyuluh yang dimaksud telah
            dilatih dengan baik oleh Divisi Pelatihan KPI. Namun demikian hingga saat
            ini kegiatan penyuluhan pertanian dinilai belum efektif karena lemahnya
            hubungan antara  DP dengan  pemerintah  daerah.  Hal ini menyebabkan
            tidak selarasnya produksi pertanian dengan pemasaran produk (Kadir, et
            al., 2002).
                 Layanan Short Message Service (SMS) yang diterapkan oleh KMI
            dinilai positif dan sangat membantu penyuluh dan petani, seperti halnya
            yang  telah  diterapkan  oleh  Filipina  (Qamar,  2002).  Namun  demikian
            penyuluh  membutuhkan  informasi  baru  hasil  penelitian  dalam  proses
            transfer dan difusi teknologi. Kenyataan di Indonesia, implementasi proses
            transfer dan difusi teknologi ke petani berjalan lambat (Suryantini, 2003).
            Hal ini disebabkan penyuluh tidak banyak kontak langsung dengan peneliti
            sebagai pencipta teknologi tepat guna (TTG) (Hussein, 1986 dalam Mundy,
            1992) dan penyuluh jarang mengakses sumber daya informasi yang ada
            (Suryantini, 2003 dan Sophia 1988 dalam Mulyani, et al., 2006). Walau
            bagaimanapun, informasi teknis masih sangat dibutuhkan oleh penyuluh
            di Indonesia sebagai materi penyuluhan untuk mendukung tugas mereka
            (Suryantini, 2003).

            E. Hubungan Pemerintah Indonesia-Penyuluh
                Pentingnya hubungan yang kuat antara petani, penyuluh, dan peneliti
            TTG sangatlah penting (Feller et al., 1984; Baxter dan Thalwitz, 1985;
            Feller,  1986;  Compton,  1989:  126).  Untuk  mengatasi  hal  tersebut,
            pemerintah RI telah mendirikan Institut Pengkajian Teknologi Pertanian
            (IPTP) di tingkat  provinsi guna menyatukan  para petani,  peneliti,  dan
            penyuluh (Qamar, 2002).
                Keterkaitan antara penelitian pertanian dengan penyuluh sangat penting di
            negara ini. Penyuluh pertanian di Indonesia tidak hanya peduli dengan transfer

            402                Kebijakan Informasi Pertanian dan Penyebarannya di Indonesia ...
   417   418   419   420   421   422   423   424   425   426   427