Page 57 - index
P. 57

BaB 3  |  Ruang Publik, Civil Society & Digital Natives: Perspektif Jürgen Habermas

            dan seimbang. Dalam banyak kasus, ketika penguasa ingin memperta-
            hankan status quo,  atau ketika kekuatan kapitalisme ingin menguasai
            selera pasar, maka yang terjadi biasanya yaitu proses komunikasi akan
            terdistorsi secara sistematis.
                Anak-anak muda yang merupakan bagian dari digital natives, di atas
            kertas mereka sebetulnya memiliki peluang untuk mengakses ruang
            publik dan memanfaatkannya untuk menyalurkan aspirasi sosial-politik
        Prenada Media Group
            mereka—tanpa khawatir akan dihambat oleh regulasi kelas yang berkua-
            sa melalui wewenang mereka membatasi kebebasan media atau melaku-
            kan penyumbatan media komunikasi yang ada. Tetapi ketika anak-anak
            muda ini hidup dalam habitat yang lebih banyak dikendalikan kekuatan
            industri komersial yang kapitalistik, dan cita rasa atau selera anak muda
            lebih banyak hasil bentukan hegemoni pasar daripada selera yang oto-
            nom,  maka membayangkan kalangan digital natives ikut ambil bagian
            me manfaatkan ruang publik untuk mempercepat proses demokratisasi
            di Indonesia tampaknya masih jauh dari panggang api.
                Per teori, kehadiran media massa yang seharusnya menjadi pilar ke-
            empat demokrasi memang diharapkan dapat menjadi instrumen yang
            membuka wawasan anak-anak muda dari hegemoni informasi yang ser-
            ba tunggal seperti era Orde Baru dahulu. Di era pascareformasi, ketika
            media berkembang makin terdiferensiasi, dan informasi yang diekspos
            ke publik makin beraneka ragam, seharusnya yang terjadi kemudian yai-
            tu munculnya sikap kritis yang makin meningkat dan anak-anak muda
            menjadi bagian dari gerakan civil society yang makin berdaya untuk terus
            mengembangkan kontrol terhadap para penguasa. Tetapi karena media
            massa yang berkembang di Indonesia umumnya dioperasikan sebagai
            entitas bisnis yang dikembangkan untuk kepentingan pencitaan keun-
            tungan dan penumpukan modal, maka yang terjadi kemudian dan yang
            tak terhindarkan yaitu media massa lantas lebih banyak berfungsi se-
            bagai kekuatan antidemokrasi daripada memerankan diri sebagai pe-
            nyangga perkembangan demokrasi (Armando,  Prisma Vol.  30-2,  2011:
            90-91).
                Dalam pandangan Theodor W.  Adorno,  di era masyarakat post-in-
            dustrial, media massa umumnya beroperasi dengan logika industri yang
            kapitalistik di mana komoditas diproduksi sebagai respons terhadap



                                                                        45
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62