Page 59 - index

BaB 3 | Ruang Publik, Civil Society & Digital Natives: Perspektif Jürgen Habermas

Dalam ruang publik yang didominasi media massa yang dikuasai
kekuatan komersial, terutama media elektronik, hubungan rasional
sering kali sulit terwujud karena media massa tersebut kerap menjadi
perpanjangan tangan kapitalis global atau kekuatan politik yang ingin
memperluas pengaruhnya di kehidupan sosial. Media massa yang bersi-
fat komersial tersebut dipenuhi oleh berbagai bentuk ilusi, fantasi, dan
citraan gaya hidup yang bersifat irasional dan semu. Sementara itu, di
Prenada Media Group
sisi yang lain, media massa yang dikuasai negara acap kali juga dipenuhi
dengan citraan-citraan hiperrealitas yang penuh dengan distorsi atas
ke be naran, pemutarbalikan fakta dan penyelewengan makna (Sutrisno,
et al., tanpa tahun: 235-236). Ruang publik di dalam era masyarakat
post-in dustrial, sering kali telah menjadi objek kekuasaan kelas kapitalis
yang berkuasa, yang kemudian mengubahnya dari lingkup perdebatan
rasional yang terbuka dan bebas menjadi lingkup intervensi dominasi,
manipulasi, pasivitas, dan juga pembiakan perilaku konsumtif masyara-
kat yang seolah tak pernah dapat terpuaskan.
Habermas menyatakan paling tidak ada dua wilayah yang menjadi
korban hegemoni pasar atas demokrasi dan ruang publik. Pertama, pada
wilayah sosial di mana media massa tidak lagi menjadi fasilitas diskursus
rasional, tetapi menjalankan konstruksi, seleksi dan formasi diskursus
itu menjadi komoditas hiburan yang dapat dikonsumsi secara pasif oleh
pemirsa. Posisi dan peran masyarakat yang seharusnya menjadi bagian
dari masyarakat madani yang mampu melakukan kontrol dan otonom,
pada akhirnya harus tunduk pada kekuatan kapitalis yang menghegemoni,
yang mendiktekan hasrat dan selera masyarakat seba gai konsumen yang
senantiasa tak pernah terpuaskan. Ruang publik, da lam konteks ini pada
akhirnya bukan mengetengahkan perdebatan yang produktif, melainkan
telah berubah menjadi arena tampilan iklan atau media promosi atas
produk-produk yang dihasilkan kekuatan industri budaya. Kedua, pada
wilayah politis, peran partai politik yang diharapkan dapat menyerap
aspirasi sosial-politik masyarakat dan kemudian memperjuangkannya
sebagai bagian dari program pembangunan, ternyata dalam banyak
kasus berubah menjadi komoditas politik yang dipertukarkan di meja-
meja parlemen untuk menjamin kemenangan dalam voting, atau menjadi
komoditas untuk politik pencitraan bagi para wakil rakyat atau penguasa

47