Page 58 - index

Perkembangan Masyarakat Informasi & Teori Sosial Kontemporer

kondisi pasar, dan sepenuhnya mengejar target untuk meraih keuntung-
an dan akumulasi modal, sehingga peran media massa yang seharusnya
menjadi bagian dari ruang publik untuk sarana penyaluran aspirasi so-
sial-politik masyarakat berubah menjadi instrumen yang dimanfaatkan
pihak-pihak yang berkuasa untuk menghegemoni publik (Babe, 2009:
18-32). Perkembangan bisnis media massa yang menempatkan media
massa sebagai bagian dari industri budaya yang kapitalistik mau tidak
Prenada Media Group
mau mengubah roh dan kinerja media menjadi tak ubahnya seperti in-
dustri budaya lain yang cenderung hanya mengejar keuntungan dan
menjadikan masyarakat semata sebagai objek untuk mengeruk laba.
Industri budaya yang kapitalistik, dalam banyak kasus tumbuh se-
bagai kekuatan yang justru meredam gejolak demokrasi dan partisipasi
masyarakat, karena secara sengaja maupun tidak, mencegah terbangun-
nya prakondisi bagi perkembangan masyarakat yang demokratis. Media
massa, di era masyarakat post-industrial bukan membuka pintu bagi
tumbuhnya sikap kritis masyarakat, melainkan justru menjadi sarana
melakukan hegemoni bagi kepentingan kelompok yang berkuasa, yang
mengkonstruksi cara berpikir masyarakat menjadi apatis melalui infor-
masi dan berbagai acara serta berita yang disuguhkan kepada publik.
Di berbagai negara, tak terkecuali di Indonesia, ketika kekuatan ka-
pitalisme makin dominan, yang terjadi kemudian ruang publik bukan
hanya tidak berfungsi sebagai ruang politis yang berdaulat terhadap ke-
pen tingan-kepentingan survival, lebih dari itu juga ruang publik itu jus-
tru raib dalam dominasi pasar yang diterima oleh para individu dengan
sukarela dan pada tingkat ini kekuatan pasar telah mencapai status apa
yang disebut Antonio Gramsci sebagai hegemoni (Hardiman, 2010: 193).
Menurut Hardiman (2010: 195), dalam banyak kasus apa yang ter-
jadi dan dialami di negara yang didominasi kekuatan industri budaya
yaitu refeodalisasi, yakni bahwa negara dan pasar melakukan intervensi
hegemonis ke dalam ruang publik, sehingga ruang publik yang di dalam
era Pencerahan borjuis abad ke-18 berciri otonom dan kritis terhadap
ekonomi dan birokrasi itu, kini malah menjadi arena kepentingan pasar
dan birokrasi, sehingga yang timbul bukanlah proses penyadaran dan
pendewasaan sikap politik masyarakat, melainkan justru tindakan yang
mengalienasikan masyarakat dari realitas nyata.

46